Paper-editor.com – Peneliti Pusat Riset Pendidikan, Organisasi Riset IPSH – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), E. Oos M. Anwas, menegaskan bahwa sektor pendidikan merupakan kunci utama pencetakan SDM unggul demi mewujudkan daya saing menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam paparan bertajuk Sinkronisasi Kebijakan Pusat-Daerah terkait Peningkatan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan di Daerah pada Webinar BRIDA/BAPPERIDA Optimal 2025, Rabu (3/9), Oos memaparkan data BPS 2024. Tingkat Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia SD/MI dan SMP/MTs secara nasional tercatat sangat tinggi berkat efektivitas program Wajib Belajar 9 Tahun. Namun, angka partisipasi tingkat SMA masih tergolong sedang, sementara jenjang PAUD masih rendah karena belum masuk dalam skema wajib belajar.

Baca Juga: Dinamika Akselerasi Jurnal Ilmiah, Menilik Roadmap Publikasi dari Pandemi hingga Dominasi Non-Kampus 2026

Ketimpangan antarwilayah pun masih membayang-bayangi. Variasi APS tingkat SD antarprovinsi berada pada rentang 74,63% hingga 99,71%, sedangkan tingkat SMP/MTs berkisar dari 68,42% sampai 98,90%.

Akar Masalah dan Tantangan Utama

Berbagai kendala lapangan masih memicu belum meratanya mutu pendidikan di daerah, antara lain:

• Keterbatasan sarana dan prasarana sekolah serta tantangan geografis.

• Kebijakan dan pengalokasian anggaran yang belum optimal.

• Kondisi sosial-ekonomi dan budaya di lingkungan masyarakat.

Guna mengurai persoalan ini, Oos menekankan pentingnya komitmen nyata pemerintah daerah melalui formulasi kebijakan, alokasi anggaran, program terarah, serta dukungan riset berbasis potensi dan konteks lokal.

Penguatan PAUD dan Implementasi Wajib Belajar 13 Tahun

Oos menyoroti pentingnya realisasi program Wajib Belajar 13 Tahun guna memperluas akses PAUD dan SMA/SMK. Menurutnya, usia PAUD adalah golden age yang sangat krusial membentuk karakter awal anak. Kendati demikian, perkembangannya terhambat oleh keterbatasan jumlah guru, kurangnya fasilitas pendukung, faktor ekonomi keluarga, hingga lemahnya koordinasi antar-lembaga.

Solusi yang ditawarkan meliputi:

1. Penguatan kebijakan dan sinergi lintas sektor.

2. Penerapan konsep PAUD Holistik Integratif yang menggabungkan perbaikan gizi, kesehatan, pemantauan tumbuh kembang, dan pendampingan orang tua (parenting).

3. Pemberdayaan keluarga prasejahtera dan peningkatan kualifikasi guru PAUD.

Peningkatan Literasi, Numerasi, dan Revitalisasi Vokasi

Kemampuan literasi dan numerasi peserta didik di Indonesia masih perlu dibenahi, mengingat posisi Indonesia yang berada di peringkat 68 dari 81 negara berdasarkan hasil tes PISA. Faktor penyebab utamanya mencakup ketersediaan buku ajar yang kurang kontekstual, metode mengajar yang kurang adaptif, serta minimnya peran aktif orang tua.

Di sisi lain, sektor pendidikan vokasi menghadapi tantangan tersendiri. Data BPS menunjukkan bahwa lulusan SMK menyumbang angka pengangguran yang tinggi, padahal sekolah tersebut dirancang untuk menghasilkan tenaga kerja siap pakai.

Riset menunjukkan bahwa dunia industri dan pasar kerja saat ini jauh lebih mengutamakan porsi soft skills lulusan SMK. Keterampilan ini dinilai lebih sulit dibentuk secara spontan, dibandingkan hard skills yang bisa diasah melalui latihan kerja rutin.

Oos menambahkan bahwa Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) belum sepenuhnya mampu mencetak tenaga pendidik yang relevan dengan variasi jurusan di SMK. Hambatan lainnya mencakup keterbatasan fasilitas praktik, lemahnya jalinan kemitraan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), serta pemilihan jurusan yang kurang selaras dengan kebutuhan potensi daerah.

Pemanfaatan Teknologi dan Peran Strategis BRIDA/BAPPERIDA

Selain menyoroti isu kecerdasan buatan (AI) di sektor pendidikan, pendidikan inklusif, dan perbaikan mekanisme sistem Penerimaan Murid Baru, Oos meminta badan riset daerah (BRIDA/BAPPERIDA) untuk mengambil langkah konkret.

Ia menyarankan agar daerah menggiatkan kolaborasi riset bersama BRIN, perguruan tinggi setempat, maupun pemangku kepentingan lain. Penelitian difokuskan pada analisis data lokal—seperti variasi APS, pemetaan distribusi guru, hingga kondisi geografis fasilitas sekolah—sehingga penyelesaian masalah pendidikan dapat dilakukan secara terpadu dan holistik.